PILKADA… PEMILU… KAMMI ngapain nih ?

Menjadi dewasa secara politik merupakan sebuah tuntutan implementatif reformasi bagi bangsa yang saat ini seolah sedang mencari format demokrasi idealnya. Desentralisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan langsung anggota legislatif, partisipasi perempuan dalam parlemen dan sebagainya merupakan sebuah manifestasi dari konsolidasi demokrasi bangsa. Konsekuensinya adalah terbukanya ruang-ruang partisipasi publik untuk ikut menentukan arah dan corak kebijakan pemerintah, yang  tentunya diupayakan secara bertanggung jawab. Peran ini tentu merupakan sebuah tantangan bagi para aktivis di level third sector seperti OKP, LSM hingga Partai politik untuk menjadikan proses akselerasi ini menjadi semakin massif.

KAMMI sebagai bagian dari komunitas pembaharu negeri tentu telah memiliki positioning yang jelas dalam menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik. Antusiasme aktif yang tidak hanya mengandalkan peran pimpinan daerah untuk menggerakkan kader secara personal di luar struktur organisasi diharapkan dapat menjadikan KAMMI lebih berdaya dan memiliki daya tawar yang tinggi di mata publik. Sehingga KAMMI mampu bermain cantik di tataran elit birokrasi/ politik dan mengakar di tengah masyarakat  akar rumput sekalipun. Selama ini, kesadaran politik belum terbangun secara merata dalam bangun organisasi sehingga KAMMI sebagai kolektifitas gerakan belum mampu menunjukkan kiprah yang signifikan dalam proses maupun pasca Pemilu/ Pilkada. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah bahwa KAMMI hanya dijadikan atau mempersempit ruang geraknya sebagai alat demarketing (membunuh karakter rival politik), terkooptasi sehingga gerakannya hanya untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Ini bukan berarti disorientasi, tetapi bentuk kreativitas dalam memanfaatkan peluang untuk nilai yang inheren.

Sebagai gerakan mahasiswa yang moderat dan independen, tersimpan potensi yang strategis untuk bisa menembus border atau area kepentingan yang heterogen. Tentunya dengan komunikasi politik yang cerdas, kedekatan emosional dan intelektual dapat terjalin sehingga eksistensi dan partisipasi gerakan ini kian diperhitungkan. Organisasi pun kian mendapat dukungan baik moril atau bahkan materiil dalam koridor yang wajar hingga ide/ nilai yang kita bawa dapat sedikit banyak mewarnai kebijakan, narasi atau strategi kampanye berbagai kelompok politik.  

Organisasi di tiap daerah seyogyanya memiliki kebijakan dan arahan tertentu dalam menyikapi agenda politik ini sesuai kearifan local masing-masing, dan tentu dengan menderivasi isu dari pusat. Saatnya sebagai kader pemimpin bangsa, kita membangun kemandirian berwacana dan menentukan langkah politik dengan cermat. Tidak berkiblat pada satu referensi, tetapi mulai open minded dengan elemen yang bahkan berseberangan dengan kita. Sehingga kita semakin kaya sumber daya dan peran kader yang terserak dapat terhimpun dan dipolitisasi dengan semangat kerja tim, kerja mesin politik dakwah yang progresif. Karena memang Pilkada atau Pemilu merupakan pertarungan kepentingan. Namun KAMMI sesuai khittah gerakannya, mencoba konsisten dalam domain ekstraparlementer. Tidak menceburkan diri dalam ranah praktis pragmatis tapi cukup bangga dengan politik nilai/high politicnya. Menawarkan ide perbaikan yang konkret serta mengawal janji-janji politik demi membangun wibawa publik pasca pilkada/ pemilu. Ketika dalam Deklarasi Malang, ditetapkan bahwa KAMMI selanjutnya menjadi bagian tak terpisahkan dari rakyat, maka pekerjaan politik organisasi ini adalah melakukan upaya pencerahan politik dan advokasi (pelayanan) pada masyarakat serta membangun kesatuan umat (wihdatul ummah) dengan memanfaatkan common issue yang ada. Tentu sekali lagi konsekuensinya adalah inklusivitas. Menerima dan dapat diterima di berbagai kalangan bukanlah pekerjaan yang mudah. Membaur, melibatkan banyak pihak dan mengakomodasi kepentingan mereka. Membangun partisipasi publik yang lebih massif dan eskalatif. Dan negosiasi politik jangka panjang yang terbangun dengan para elite yang bertarung dalam momen demokrasi ini adalah sebuah peran sosial KAMMI sebagai wakil masyarakat untuk melindungi dan menjembatani kepentingan mereka secara langsung.

Akhirnya KAMMI dengan kesadaran politik yang kuat, harus tampil sebagai mitra pemerintah untuk mendorong terselenggaranya demokratisasi yang elegan, bersih serta representatif melalui Pilkada/ Pemilu. Bukan ikut terseret dalam pusaran pragmatisme, menggunakan nama organisasi untuk mengkampanyekan parpol atau peserta pemilu lainnya. Hal ini tentu dapat melemahkan posisi jangka panjang KAMMI dalam percaturan gerakan mahasiswa dan nilai strategisnya. Sesuai dengan arahan Mantan Ketua Umum KAMMI Pusat ,Taufiq Amrullah, semua langkah taktis dan politis KAMMI tersebut harus berjalan berdasarkan mufakat dalam syuro dengan secara mandiri menggunakan jalur struktural bukan personal demi semata-mata kepentingan masyarakat dan organisasi. Setidaknya ini adalah manifestasi dari peran director of change KAMMI dalam masa transisi reformasi di Indonesia. Semoga ke depan, KAMMI mampu mengukir prestasi sejarah dalam dinamika demokrasi bangsa ini. Mampukah ? Wallahu `alam.

febrinanda@yahoo.com

http://www.abankcorps.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s