Pengetahuan UU BHP

Dari Milis KAMMI Pusat, Ditulis oleh ACHMAD SOEDIRO

Dalam beberapa kali terbitanya harian Kompas menurunkan ulasan dari
berbagai pihak tentang Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
atau RUU BHP. Berbagai ulasan membahas dampak dari RUU BHP bagi
pendidikan di Indonesia. Pembahasan RUU BHP tentunya dapat dilihat
dalam perspektif lain, yaitu tujuan dari pengaturan BHP.

Tujuan RUU BHP

Tujuan RUU yang mengatur BHP pada dasarnya untuk menciptakan badan
hukum baru melengkapi sejumlah badan hukum yang sudah ada.

Adapun jenis badan hukum yang selama ini dikenal adalah perseroan
terbatas (PT), koperasi, yayasan, perusahaan umum (perum), badan
layanan umum (BLU), perhimpunan, dan yang paling baru adalah badan
hukum milik negara (BHMN).

Berbagai jenis badan hukum, kecuali BHMN, dianggap kurang memadai
sebagai “kendaraan” yang mengelola pendidikan. PT jelas kurang pas
karena fungsi PT adalah mencari keuntungan. Apalagi berbagai organ
dalam PT tidak dapat digunakan untuk mengakomodasi pengurus lembaga
pendidikan, seperti kepala sekolah dan rektor. Demikian pula dengan
koperasi, perum, dan BLU.

BHP diharapkan menjadi badan hukum yang dapat mengakomodasi organ yang
dikenal pada lembaga pendidikan. Hanya saja RUU yang mengatur badan
hukum dan secara eksklusif mengatur pendidikan dapat dipertanyakan.
Apakah tepat pengaturan badan hukum untuk melakukan satu kegiatan atau
industri secara eksklusif?

Dari sejumlah jenis badan hukum yang dikenal, tidak ada satu pun yang
secara eksklusif diperuntukkan untuk menjalankan kegiatan atau
industri tertentu.

Sebagai contoh BHMN, tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk
menjalankan kegiatan pendidikan mengingat Badan Pelaksana Minyak dan
Gas (BP Migas) didirikan dalam bentuk BHMN. Demikian pula PT dan
yayasan yang tidak ditujukan untuk satu kegiatan (single activity)
secara eksklusif.

Di Indonesia memang dibutuhkan lebih banyak badan hukum agar setiap
kegiatan atau industri dapat memilih badan hukum yang sesuai dengan
kebutuhan. Namun adalah suatu yang tidak lazim bila penyelenggara
pendidikan dilakukan oleh suatu badan hukum yang khusus untuk itu.

Dua alasan

Bila ditilik ke belakang, ada dua alasan mendasar mengapa RUU BHP
dimunculkan. Pertama, lembaga pendidikan “negeri” yang selama ini
merupakan bagian dari instansi pemerintah dalam bentuk unit pelaksana
teknis (UPT) ingin dimandirikan dengan status sebagai badan hukum.

UPT yang menjadi badan hukum bukanlah lembaga pendidikan, melainkan
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kalaupun pengurus lembaga
pendidikan dapat mengikatkan lembaganya dengan pihak ketiga,
kewenangan tersebut berasal dari pendelegasian kewenangan yang
dimiliki oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Ada banyak alasan mengapa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh
pemerintah hendak dimandirikan. Alasan bisa muncul dari pemerintah,
tetapi juga bisa dari lembaga pendidikan negeri.

Dari pengalaman empat perguruan tinggi negeri, UI, ITB, IPB, dan UGM,
sewaktu menjadi badan hukum milik negara (BHMN) alasan muncul dari
lembaga pendidikan tersebut.

Kemandirian dibutuhkan oleh keempat perguruan tinggi negeri tersebut
karena penyelenggaraan pendidikan yang sudah lama dibirokrasikan
layaknya instansi pemerintah membuat mereka kehilangan daya saing.
Akibatnya, sulit diharapkan keempat perguruan tinggi itu untuk
bersaing dengan perguruan tinggi swasta, apalagi harus bersaing dengan
perguruan tinggi di luar negeri.

Birokrasi ala pemerintah membuat para pejabat yang mengelola
universitas harus memenuhi syarat kepangkatan untuk menduduki
eselonisasi tertentu layaknya instansi pemerintah.

Demikian pula urusan anggaran akan mengikat aturan yang berlaku di
instansi pemerintah. Bahkan pengisian jabatan kerap dijadikan ajang
politik ketimbang amanah untuk mengedepankan suasana akademis.

Dari sini terlihat bahwa tujuan mem-BHMN-kan keempat perguruan tinggi
itu sama sekali bukan untuk komersialisasi pendidikan.

Bila saat ini di antara empat universitas BHMN terkesan melakukan
komersialisasi hal ini terpulang pada kebijakan dari pimpinannya yang
harus bergelut dengan minimnya subsidi dari pemerintah. Harus diakui
bahwa pendidikan yang prima membutuhkan banyak dana.

Menaikkan biaya operasional mahasiswa merupakan kebijakan yang paling
mudah meskipun tidak semua universitas melakukannya. Bila kebijakan
tersebut yang diambil, maka pimpinan universitas tidak berbeda dengan
kepala daerah yang mengenakan retribusi dan pajak daerah untuk
mendapatkan pendapatan asli daerah.

Alasan kedua dimunculkannya RUU BHP terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan oleh pihak swasta. Hampir semua penyelenggara pendidikan
swasta dilakukan oleh badan hukum berupa yayasan. Penggunaan yayasan
memunculkan dua kepengurusan, yaitu pengurus yayasan dan pengurus
lembaga pendidikan.

Pengelolaan lembaga pendidikan diserahkan kepada institusi yang
dikenal dalam lembaga tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir kerap
muncul perselisihan antara pengurus Yayasan dan pengurus lembaga
pendidikan.

Bagi Depdiknas kehadiran RUU BHP diharapkan menjadi solusi untuk
menghilangkan kepengurusan ganda. Namun di sisi lain, RUU BHP menjadi
sumber kekhawatiran bagi pengurus yayasan. Hal ini karena fungsi
pengurus yayasan akan hilang. Pengurus yayasan akan ditransformasikan
menjadi Majelis Wali Amanat (MWA) yang merupakan bagian dari lembaga
pendidikan.

Bila RUU BHP menjadi UU, pengurus yayasan tidak akan lagi memiliki
kewenangan yang selama ini ada, seperti pengangkatan kepala sekolah
dan rektor berikut perangkatnya. Bahkan pengurus yayasan tidak dapat
lagi bertindak sebagai pemilik dari lembaga pendidikan yang dikelola.

Substansi RUU BHP

Meskipun badan hukum baru yang dijadikan kendaraan untuk
penyelenggaraan pendidikan sangat didambakan, RUU BHP masih belum
dapat menjawab kebutuhan tersebut.

Pertama, substansi RUU BHP banyak memiliki kekurangan bila yang hendak
diatur adalah keberadaan badan hukum. RUU BHP perlu mendapat revisi
besar-besaran (major revisions).

Kedua, ego sektoral dari Depdiknas sangat kental tercermin dalam RUU
BHP, padahal yang hendak diatur adalah badan hukum.

Kekurangan lain dari RUU BHP adalah keinginan untuk menyeragamkan
lembaga pendidikan dari semua tingkatan. Apalagi yang dijadikan
patokan adalah institusi yang dikenal pada empat universitas BHMN.
Suatu hal yang mustahil.

Akhirnya menjadi pertanyaan apa yang menjadi tujuan utama dari RUU
BHP? Apakah membentuk badan hukum baru ataukah penyeragaman badan
hukum yang menyelenggarakan pendidikan? Jawaban dari pertanyaan ini
merupakan politik hukum dari RUU BHP. Bila penyeragaman yang menjadi
jawaban, sepertinya kehadiran UU BHP justru akan menambah masalah.

Jika yg dikhawatirkan ade2 mhs adalah soal komersialisasi pendidikan,
ada yg menarik di Bab V pasal 34 ttg pendanaan BHP:

Pasal 34
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pendidikan
untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk
biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya
pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal
untuk mencapai standar nasional pendidikan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua
per tiga biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD yang menyelenggarakan
pendidikan menengah untuk biaya operasional, biaya investasi,
beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP
berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional
pendidikan.

(3) Pemerintah menanggung sekurang-kurangnya dua per tiga biaya
pendidikan untuk BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk
biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya
pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional
pendidikan.

(4) Peserta didik dapat ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan kemampuannya, orang tua, atau pihak yang bertanggung
jawab membiayai.

(5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat(4) yang ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan
pendidikan menengah atau pendidikan tinggi pada BHPP atau BHPPD
sebanyak-banyaknya satu per tiga dari seluruh biaya operasional.

(6) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah pada BHP
diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan.

dan sedikit ayat penjelasannya……:

Ayat (3)
Sumbangan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua atau pihak yang
bertanggungjawab membiayai merupakan penerapan prinsip keadilan
proporsional, sehingga kekurangannya diperoleh dari hasil penerapan
kebijakan subsidi silang yang berasal dari peserta didik yang
berkemampuan secara ekonomi. Melalui subsidi silang, kecukupan
pendanaan pendidikan akan terjamin, dan pada gilirannya akan
menghasilkan keberlanjutan pendidikan secara institusional maupun
terutama bagi peserta didik.

Dari substansi nampaknya msh ada “semangat” utk memberikan “pembelaan”
thd masyarakat, meskipun persepsi ttg “standar pelayanan minimal”
dalam dunia pendidikan masih perlu disajikan lebih jelas deskripsinya
utk membuktikan bhw “semangat” itu msh ada, krn memang berbeda 1/3
dari 1000 dengan 1/3 dari 10.

Pada akhirnya memang yg selalu menjadi kekhawatiran banyak pihak ttg
hal tsb adalah pada tataran implementasi teknisnya, bgmana kemudian
kebijakan operasionalnya msh dpt mewarnai semangat undang-undang utk
memberikan hak pelayanan pendidikan kpd semua lapisan masyarakat tanpa
terkecuali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s