Mengawasi Kebijakan Pemerintah

Dalam salah satu peran dan fungsinya, mahsiswa adalah sosial control sehingga diwajibkan untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan rakayat. Kebijakan yang dikeluarkan perlu dikritisi karena tidak selamanya kebijakan pemerintah akan berdampak lebih baik terhadap rakyat bahkan bisa menjadikan rakyat terjerat dalam masalah. Untuk itu diperlukan analisis seksama atas kebijkan yang dikeluarkan pemerintah sehingga bisa langsung dilakukan advokasi dengan pewacanaan ataupun tindakan yang nyata, mendukung atau menolak kebikjakan tersebut.

Secara analisis kebijkan pemerintah bisa diambil dari pemerintahan yang telah berjalan di Indonesia selama ini, mulai dari orde lama sampai orde baru serta masa-masa reformasi setelah orde baru. Analisis bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut.

Pertama, ada tidaknya peratuaran yang mengarah ke sistem liberalisasi yang merupakan warisan dari kolonial, dimana sistem, kolonial adalah sistem yang dianut oleh orde baru yang menyebabkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

Kedua, ada tidaknya ketidakkonsistensian dalam penegakan hukum akaibat terlalu mengarah kepada kepentingan sesaat atau jangka pendek sehingga mengenyampingakan kepentingan jangka panjang yang akan jadi tanggungan para peneruis.

Ketiga, ada tidaknya hukum yang dijadikan alat pertumbuhan ekonomi terpusat, yakni pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada salah satu atau beberapa kelompok saja, sehingga tidak tercapainya kondisi pemerataan ekonomi yang akan mengakibatkan timpangnya kesejahteraan penduduk satu dengan yang lain.

Keempat, ada tidaknya pertentangan subtansi kebijakan peratiuran dengan UU yang ada di atasnya. Hal ini di maksudkan bahwa kebijakan yang khusus mengesmpingkan hukum yang umum. Karakteristik keempat ini merupakan ciri dari penegakan hukum masa Orde Baru sehingga menyebabkan ketidakstabilan hukum.

Kelima, ada tidaknya produk kebijakan yang memiliki subtansi yang tak sejalan atau bertentangan dengan HAM. hal ini penting agar pemerintah tigak sewenang-wenang memperlakukan rakyat.

Keenam, ada tidaknya kebijakan pemerintah yanmg mengarah kepada rakyat kecil, misalnya kebijakan tentang pendidikan, pertanian, perikanan dan sumberdaya alam yang sering memberatkan masyarakat.

Selain analisis yang dilakukan mahasiswa perlu juga peran aktif dari fungsi perundangan lembaga Legislatif sebagai lembaga formal yang punya fungsi kontrol serta informal ( oposisi, pers dan masyarakat). Rekonstruksi danm refungsionalisasi lembaga yudikatif perlu juga dilakukan, sehingga lebih mandiri dan berwibawa sebagai pngawas kebijakan-kebijakan politik.

Aditya Rohmani

Departemen HUMAS

Download File tekan sini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s